Posted in Uncategorized

Apakah biaya kuliah menjadi murah dengan adanya BOPTN ??

Jakarta — Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mulai diberlakukan pada tahun ini. Pemberlakuan BOPTN merupakan amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Namun masih banyak mahasiswa yang belum memahami pengertian BOPTN, Biaya Kuliah Tunggal (BKT), dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Untuk memberikan penjelasan kepada mahasiswa, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Sesditjen Dikti) Patdono, mengadakan audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) pada Jumat lalu, (3/5), di Gedung D Kemdikbud. Audiensi tersebut dilakukan atas tuntutan para mahasiswa terhadap kejelasan BOPTN dan BKT saat melakukan aksi unjuk rasa di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2013. Namun dari semua BEM yang tergabung dalam BEM SI, hanya BEM dari tiga PTN yang hadir, yaitu BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), BEM Institut Pertanian Bogor (IPB), dan BEM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Patdono menjelaskan, UKT merupakan jumlah dari SPP dan non-SPP (uang praktikum, wisuda, dll) yang dibayar mahasiswa. Dengan adanya BOPTN, maka nominal UKT harus turun. Sehingga perhitungan untuk BKT adalah BOPTN ditambah UKT.

Menurut Patdono, setiap perguruan tinggi berhak mendapatkan BOPTN dari pemerintah. Akan tetapi, jumlah dana yang diberikan berbeda antara perguruan tinggi yang satu dan yang lainnya. Perbedaan tersebut, lanjutnya, tergantung pada tiga hal, yaitu capaian nasional perguruan tinggi, jenis bidang studi, dan indeks kemahalan wilayah. “Misalnya di Papua diberikan lebih besar dari perguruan tinggi yang di Jawa,” katanya.

Besarnya BOPTN pun ditentukan berdasarkan perhitungan yang sudah disepakati. Sebelum diajukan ke DPR, Kemdikbud mengajukan BOPTN ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Setelah disetujui Bappenas dan Kemenkeu, BOPTN diajukan ke DPR untuk disetujui.

Patdono mengatakan, untuk menentukan sistem perhitungan BOPTN dan UKT sebagai unsur di dalam menentukan BKT, Ditjen Dikti telah membentuk sebuah tim nasional yang terdiri dari Pembantu Rektor II dari 11 PTN. Mereka bertugas membuat model BKT dan UKT. “Setiap PTN rumusnya beda-beda. Mereka menyusun instrumen, lalu dilakukan uji coba di 11 PTN, kemudian diperbaiki,” terang Patdono.

Dari hasil uji coba tersebut didapat kesimpulan bahwa tidak mungkin membuat rumus yang berbeda-beda, karena tidak semua PTN memiliki data yang lengkap mengenai kriteria pemberian BOPTN. Kriteria pemberian BOPTN didasarkan pada beberapa hal, di antara dilihat dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, dan honor dosen dan tenaga pendidik non-PNS. Karena itu, Patdono menjelaskan, dari 92 PTN yang sudah memasukkan UKT, baru 45 PTN yang perhitungannya benar.

Patdono berharap, PTN bisa melakukan sosialisasi ke mahasiswa mengenai BOPTN, sehingga mahasiswa mengerti tentang sistem pembiayaan di perguruan tinggi. Ia juga berharap mahasiswa yang hadir dalam audiensi tersebut bisa memahami penjelasannya, dan menyosialisasikannya ke mahasiswa lain. (DM)

sumber : http://www.kemdiknas.go.id/

Penulis:

Organisasi mahasiswa program studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalbar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s